pemkot, sosial

Tiga Prasasti Bukti Lokasi Kerajaan Sriwijaya

Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palembang yang bergabung dengan Museum Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II di kompleks Benteng Kuto Besak (BKB), akan direlokasi. Pelaksanaannya, segera dalam waktu dekat. Hanya saja, dimana lokasi Disbudpar yang baru masih belum diketahui. “Harapan saya, fungsi museum itu bisa maksimal. Jangan seperti sekarang yang juga digabung dengan kantor,” ujar Eddy Santana Putra, wali kota Palembang usai Seminar Internasional Kajian Sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Hubungannya dengan Berdirinya Kota Palembang di Pemkot Palembang, kemarin (28/6). Eddy yakin, setelah relokasi museum SMB II akan lebih menarik sehingga kunjungan wisatawan makin meningkat.

“Tapi itu nanti, belum tahu kapannya. Itu juga ‘kan masuk dalam heritage (warisan) kita.” Ke depan, Museum SMB II juga akan di sulap menjadi pusat kajian dan perpustakaan di Sumsel. Juga dilengkapi dengan audio visual tentang kerajaan Sriwijaya. “Nanti akan sangat lengkap. Ditambah barang-barang peninggalan zaman megalitikum, Kerajaan Sriwijaya, masuknya umat Islam, Kerajaan Palembang Darussalam, zaman kemerdekaan sampai dengan pembangunan yang telah dilakukan saat ini,” ungkap orang nomor satu di Palembang ini.

Anggarannya, tambah dia, kemungkinan akan dialokasikan dalam APBD 2012. Nah, tim yang akan melaksanakannya, berasal dari sejarawan dan yang terkait dengan hal tersebut. “Kita juga akan danai riset yang akan dilakukan mengenai kerajaan Sriwijaya ini,” bebernya.

Selain itu, pihaknya sudah merekomendasikan salah satu perusahaan untuk melakukan penelitian arkeologi di Palembang. Dengan pemberian izin tersebut, maka perusahaan yang terdiri dari tim asal Jakarta dan Surabaya ini bisa mengangkat apa yang menjadi peninggalan zaman Sriwijaya dulu. “Saya lupa nama perusahaannya, tapi kita akan kerjasama dengan mereka. Mereka yang akan menggali dengan izin Pemkot di Sungai Musi.” Ia juga mengungkapkan, akan menarik semua peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya untuk dimasukkan ke Museum SMB II. Baik itu yang saat ini ada di TPKS (Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya) ataupun tempat lain. “Tapi, ini perlu dukungan dari semua pihak,” kata Eddy lagi.

Dikatakan, ia pernah melihat barang peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya yang diletakkan tidak sesuai dengan posisinya di TPKS. “Tapi, itu nanti akan kita letakkan di tempat yang terhormat di museum kita (SMB II, red).” Ia juga menyayangkan, situs TPKS dengan kondisi tak terawatt. Padahal, TPKS itu sendiri, merupakan lokasi perkampungan atau sistem pertahanan dari Kerajaan Sriwijaya. “Bahkan, titik yang dulunya sudah ditemukan, kini sudah hilang. Tapi saya yakin Palembang sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya pada 1328 tahun lalu,” bebernya.

Pembicara lain dalam seminar itu, Dr Murni MA menambahkan, ada tiga prasasti yang menentukan lokasi Kerajaan Sriwijaya yang tak mungkin terbantahkan. Pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang. Tempat itu, menjadi pusat ajaran agama Budha. Lalu, prasasti Telaga Batu yang isinya banyak bermuatan persumpahan. Bentuknya, telapak kaki di bagian atasnya dihiasi 7 kepala kobra berbentuk pipih dengan mahkota permata bulat. Telaga batu ini, bisa dikatakan sebagai interpretan atas konsep kebijakan atau kebajikan para pemimpin dan yang dipimpin. Termasuk tentang tata kelola sistem pemerintahan di masa tersebut. Bisa dikatakan, tak ada bukti kolusi dan korupsi di pemerintahan Sriwijaya, sehingga bisa bertahan lama dan merupakan negara makmur sejahtera.

“Dalam prasasti ini, juga mengatur bahwa bupati, raja, anak raja dan sebagainya harus minum air yang ada di sana sebagai bentuk penyucian diri. Jadi, di zaman dulu, Kerajaan Sriwijaya sudah memiliki UU (Undang-undang),” bebernya. Terakhir, adalah Prasasti Talang Tuwo di Kecamatan Talang Kelapa. Menurutnya, prasasti ini semacam hadiah yang diberikan Raja kepada rakyatnya. “Ini, unutk kesejahteran semua makhluk, jadi raja saat itu memberikan kebahagiaan pada orang lain untuk bahagia.”

Sementara dikatakan Kadisbudpar Palembang, Drs Baharuddin Ali MSi, pihaknya siap untuk dipindahkan. Bahkan, sebelum adanya ungkapan Walikota tersebut, April lalu sudah mengajukan ke Bappeda untuk pembuatan DED (Detail Enginering Design) dalam pembangunan kantor baru Disbudpar Palembang.
“Kita sudah lebih dulu mengusulkan, kalau Pak Wali setuju, kantornya di depan RS AK Ghani atau di lokasi yang saat ini ada kantinnya bersebelahan dengan kantor kita saat ini,” bebernya. Rencananya, kantor Disbudpar, akan dibangun 5 lantai sehingga terlihat megah. Namun, 5 lantai tersebut bukan secara keseluruhan akan digunakan untuk perkantoran. Namun, di lantai I akan dibangun basement, lantai II gedung serbaguna dan lantai III dan seterusnya menjadi perkantoran.

“Di lantai I juga kita rencanakan akan dibuat mal yang menjadi pusat souvenir. Tapi, ini masih perlu mendapat persetujuan pak Wali,” bebernya seraya mengatakan soal dananya masih menunnggu hasil dari DED yang dilakukan.

sumber : sumeks, 29 juni 2011

foto : http://ketikataku.files.wordpress.com

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan WEB ini

Bergabunglah dengan 202 pengikut lainnya

Poling anda…

informasi yang paling anda minati...
info pemerintah kota palembang
info pendidikan
info ekonomi
info seputar sfc
info sosial
info gadget

Isi Poling Anda

BENDERA

free counters
Web Informer Button
%d blogger menyukai ini: