pemkot

Kesadaran Perusahaan Minim, KPA Kumpulkan 30 Perusahaan

Evaluasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Palembang didapat, tingkat kesadaran para pelaku usaha di metropolis untuk memasukkan peraturan perlindungan karyawannya terutama diskriminasi terhadap penderita HIV/ADIS masih sangat minim. Kendati belum ditemukan adanya tindakan diskriminasi ditingkat karyawan tersebut, Disnaker menyayangkan belum adanya perusahaan yang menerapkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans).

“Harusnya permenakertras tersebut dijadikan rujukan bagi tiap tiap perusahaan dalam menjalankan tugas dan profesinya. Jangan diabaikan. Akibatnya, cukup beresiko tinggi. Karyawan yang ternyata menderita penyakit tersebut, bisa saja didiskriminasikan dan dikucilkan dari lingkungan kerjanya,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industri, Syarat-syarat kerja dan Kesejahteraan Kerja (Hubin Syaker dan Kespek) Disnakertrans kota Palembang, Yusna disela sela pertemuan KPA Kota Palembang dan puluhan pemilik perusahaan yang difasilitasi oleh Disnakertrans Palembang, kemarin.

Menurut Yusna, setiap perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 10 orang tenaga kerja diwajibkan membuat sebuah peraturan yang dirujuk dari permenakertrans. Peraturan tersebut harus diimplementasikan kedalam peraturan internal perusahaan. Terutama pencegahan HIV/AIDS. “Ini yang kita sesalkan. Sampai saat ini, hasil evaluasi kita, hanya segelintir perusahaan di Palembang ini yang mencantumkan point bagi karyawan dan pimpinan terkait penanggulangan penyakit dan bagaimana cara merangkul karyawan yang ternyata diketahui mengidap penyakit yang belum ada obatnya ini,” paparnya.

Pertemuan yang melibatkan sedikitnya 30 perusahaan tersebut, membahas tentang penguatan sektor pemerintah dan penghapusan stigma diskriminasi di dunia kerja. Stigma yang terjadi di lingkungan kerja, lanjut Yusna, merupakan permasalahan serius yang harus dicari solusinya. Khusus untuk HIV/AIDS ini, juga menjadi perhatian serius bagi Disnaker. Menurut Yusna, sebaran virus yang menyerang kekebalan imun pada manusia ini semakin hari semakin meningkat. Ironisnya, hingga saat ini belum ada obat yang bisa mengurangi jumlah penderita tersebut.

“Satu-satunya cara terbaik adalah melakukan pencegahan dini. Tentunya didukung Undang-undang No 1/70 tentang keselamatan kerja. Dalam perjanjian internal yang disepakati oleh perusahaan, UU inilah yang dijadikan acuan jangan sampai stigmadiskriminasi di lingkungan perusahaan terjadi,” katanya.

Sayangnya, diakui Yusna, antara perusahaan dan Disnakertrans selama ini kurang berkoordinasi terkait UU ini. Terlebih lagi, sebagian besar perusahaan yang berdiri di Metropolis berlatar belakang perusahaan swasta. “Kalau itu dari lembaga pemerintahan, mungkin kita bisa mengendalikannya. Makanya, kedepan, kita himbau kepada masing-masing perusahaan untuk memasukkan salah satu point yang menegaskan perlindungan bagi karyawan yang menderita HIV/AIDS,” jelas dia.

Ditempat yang sama, Sekretaris KPA Kota Palembang, Zailani UD mengatakan, menghimbau perusahaan yang berdomisili di Palembang untuk tidak membeda-bedakan serta memberlakukan system kerja “anak emas” kepada karyawannya. Pasalnya stigma diskriminasi antar pegawai tersebut justru membuat jiwa pegawai menjadi labil dan merasa disisihkan oleh pegawai lainnya.

Menurutnya, perusahaan yang bergerak dibidang apapun beresiko terjangkit sebaran virus yang menggerogoti sistem imun tubuh manusia ini. Terlebih lagi, bagi perusahaan yang memiliki sistem kerja mobilitasnya tinggi. Misalnya, marketing yang menuntuk kerja keluar daerah.

“Ini salah satunya. Makanya kita himbau kepada mereka (perusahaan) untuk mengawasi secara ketat. Makanya, kita menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam hal ini. Kita minta Disnaker memperketat pengawasannya. Jangan sampai diskriminasi pegawai terjadi,” jelas Zailani.

Ia menilai, Disnaker memiliki potensi untuk memberikan sosialisasi kepada perusahaan yang berada dibawah naungannya terutama penyampaian terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS ini. Dia mengakui, jika perusaaan yang memiliki mobilitas tinggi sangat rentan terkena resiko, dan terjadi pemindahan virus tersebut dari satu pegawai ke pegawai lainnya. Pelarangan diskriminasi ini pun, lanjut Zailani juga mengacu pada peraturan yang dikeluarkan International Labour Organization (ILO) dan diperkuat oleh peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans) yang melarang perusahaan memecat karyawan yang ternyata diketahui mengidap HIV/AIDS.

“Perusahaan justru wajib melindungi, bukan mendiskriminasi apalagi sampai dilakukan pemecatan,” tegasnya. Dengan adanya pertemuan ini, sambungnya, masyarakat maupun perusahaan untuk terlibat mensosialisasikan aturan ini. Masih banyaknya masyaraat yang belum paham serta perusahaan yang menggunakan sistem bipatrit merupakan kendala utama mengapa aksi diskriminasi itu masih terjadi. “Jika ternyata tetap saja terjadi, karyawan itu harus diberikan perlindungan hokum (advokasi). Sebisa mungkin perusahaan bisa melakukan mediasi diantara keduanya,” harap Zailani.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan WEB ini

Bergabunglah dengan 202 pengikut lainnya

Poling anda…

informasi yang paling anda minati...
info pemerintah kota palembang
info pendidikan
info ekonomi
info seputar sfc
info sosial
info gadget

Isi Poling Anda

BENDERA

free counters
Web Informer Button
%d blogger menyukai ini: